TERBITJABAR.COM | INDRAMAYU – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Indramayu menggelar rapat mendalam terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (1/7/2026).
Bertempat di Ruang Sidang DPRD, rapat evaluasi ini menyoroti dua isu krusial: penanganan sampah yang belum optimal dan urgensi digitalisasi untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Indramayu, H. Amroni, S.IP., serta dihadiri jajaran anggota Banggar. Hadir sebagai mitra kerja, perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Indramayu.
Dalam dinamika rapat, persoalan klasik pengelolaan sampah di Indramayu menjadi sorotan tajam. Anggota DPRD Indramayu, Ibnu Risman Syah, S.H., mengungkapkan bahwa keterbatasan armada pengangkut menjadi pemicu utama masih menumpuknya sampah di sejumlah titik.
”Pemerintah daerah perlu menambah jumlah armada pengangkut sampah agar kapasitas pelayanan kebersihan meningkat. Selain itu, jam operasional petugas kebersihan juga harus dievaluasi, termasuk opsi penambahan jam kerja malam hari agar pengangkutan lebih optimal,” ujar Ibnu.
Ia juga membandingkan dengan daerah lain yang memiliki manajemen armada lebih siap sebagai bahan referensi Pemkab Indramayu.
BACA JUGA:
Rembesan Air Genangi Jalan Mayahan Lohbener, Pengendara Desak PT.Wika Bertindak
Tak hanya urusan lingkungan, sorotan tajam juga mengarah pada sektor retribusi daerah. Anggota Banggar, Edi Fauzi, S.IP., menekankan perlunya inovasi radikal untuk menekan kebocoran PAD, salah satunya di sektor perparkiran.
Edi mendesak Pemkab Indramayu segera menerapkan sistem parkir berbasis elektronik (e-parkir) di lokasi-lokasi strategis, seperti area rumah makan, pusat perbelanjaan, dan kawasan ekonomi lainnya.
“Digitalisasi pengelolaan parkir akan meningkatkan transparansi, mempermudah pengawasan, sekaligus meminimalkan potensi kebocoran pendapatan daerah. Jika PAD meningkat, pemerintah punya ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai pembangunan masyarakat,” tegas Edi.
Secara keseluruhan, pembahasan LPP APBD 2025 ini berjalan dinamis dan produktif.
Melalui evaluasi ini, DPRD Kabupaten Indramayu menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan demi terciptanya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Reporter: TS.Roni
6 pemikiran pada “DPRD Kabupaten Indramayu Desak Digitalisasi Parkir dan Penambahan Armada Sampah”