TERBITJABAR.COM | JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjamin kebebasan berpendapat dan penyampaian aspirasi masyarakat, sesuai dengan Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada Minggu (31/8/2025).
Presiden menyampaikan bahwa negara menghormati aspirasi masyarakat yang disampaikan secara damai dan konstitusional.
Namun, ia menekankan bahwa tindakan anarkis, perusakan fasilitas umum, dan penjarahan merupakan pelanggaran hukum yang tidak dapat ditoleransi.
“Polri telah melakukan pemeriksaan secara cepat, transparan, dan terbuka terhadap petugas yang diduga melakukan kesalahan,” ujar Presiden.
Presiden juga mengungkapkan bahwa pimpinan DPR RI telah menyepakati pencabutan sejumlah kebijakan, termasuk pengurangan tunjangan dan penghentian sementara kunjungan kerja ke luar negeri.
Selain itu, para Ketua Umum Partai Politik disebut telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR yang menyampaikan pernyataan keliru, mulai berlaku per 1 September 2025.
BACA JUGA:Gedung DPRD dan POLRESTA Kota Cirebon Rusak Parah
Dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan nasional, Presiden memerintahkan TNI dan Polri untuk bertindak tegas sesuai hukum terhadap segala bentuk perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah warga, dan gangguan terhadap sentra ekonomi.
Ia juga meminta pimpinan DPR, kementerian, dan lembaga untuk membuka ruang dialog dengan tokoh masyarakat dan mahasiswa, guna menerima masukan serta melakukan koreksi kebijakan.
Menutup pernyataannya, Presiden mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan nasional dan menyampaikan aspirasi secara damai.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan mendengar, mencatat, dan menindaklanjuti setiap aspirasi yang disampaikan secara konstitusional.
“Indonesia berada di ambang kebangkitan. Jangan mau diadu domba. Mari bergotong royong menjaga lingkungan, keluarga, dan negara kita,” tutup Presiden.**
