TERBITJABAR.COM | JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mencapai kesepakatan penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan insan pers.
Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara), berkomitmen memfasilitasi 5.000 unit rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi wartawan di seluruh Indonesia.
Kesepakatan ini dicapai dalam audiensi antara Menteri Maruarar Sirait dan Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, di Kantor PKP, Jakarta, pada Jumat (5/12/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Ara menegaskan bahwa penyediaan rumah subsidi bagi wartawan adalah komitmen bersama untuk memastikan semua kelompok masyarakat, termasuk wartawan yang berada di garda depan penyampaian informasi, memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
“Saya sangat menghormati profesi wartawan. Karena itu kami ingin wartawan memperoleh hak dan informasi yang jelas. Program rumah subsidi ini wujud kehadiran negara, sesuai program Presiden Prabowo,” tegas Menteri Ara.
Target Serapan 5.000 Unit di 2026
Menteri Ara bahkan memberikan tantangan kepada PWI agar 5.000 unit rumah tersebut dapat terserap seluruhnya pada tahun 2026, tantangan yang langsung disanggupi oleh Ketua Umum PWI.
“Deal, ya?” tanya Menteri Ara. “Ya, deal,” jawab
Akhmad Munir, menegaskan kesiapan PWI.
Menanggapi komitmen tersebut, Akhmad Munir, yang juga Direktur Utama LKBN Antara, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan insan pers. Ia memastikan PWI siap menggerakkan jaringannya untuk mensosialisasikan program ini agar dapat diakses secara luas oleh seluruh wartawan yang membutuhkan hunian layak.
“Terima kasih kepada Menteri PKP yang telah menyediakan fasilitas pengadaan rumah bagi wartawan. Kami berharap seluruh wartawan di Indonesia memanfaatkan kesempatan ini,” ujarnya. Program ini dinilai menjadi angin segar bagi wartawan dengan penghasilan terbatas yang selama ini kesulitan memperoleh rumah.
Dalam kesempatan itu, Menteri PKP juga memaparkan total kuota rumah subsidi yang disiapkan kementeriannya, yang mencapai 220.000 unit melalui program FLPP. Selain alokasi awal 1.000 unit bagi wartawan yang kemudian disepakati menjadi 5.000 unit, kuota ini juga dialokasikan untuk berbagai profesi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) lainnya.
Petani: 20.000 unit
Nelayan: 20.000 unit
Buruh: 20.000 unit
Tenaga Migran: 20.000 unit
Tenaga Kesehatan (Nakes): 30.000 unit
Prajurit TNI AD: 5.000 unit
Personel Kepolisian: 14.500 unit
Maruarar Sirait menekankan bahwa total kuota 220.000 unit ini diberikan guna memberikan kepastian bagi bank penyalur, Tapera, pengembang, dan konsumen.
Jaminan Kualitas dan Sosialisasi KPR FLPP
Terkait kualitas perumahan, Kementerian PKP menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit ke lapangan.
Hal ini bertujuan untuk memastikan kualitas rumah yang dibangun sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan data terperinci yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS).
Lebih lanjut, Menteri Ara juga meminta dukungan PWI untuk membantu menyebarluaskan informasi mengenai program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP. KPR FLPP adalah subsidi perumahan pemerintah bagi MBR yang memungkinkan
Suku bunga tetap 5% selama masa tenor.
Munir menjelaskan bahwa program ini sangat relevan bagi sekitar 35.000 anggota PWI di seluruh Indonesia. Dengan pendapatan di kisaran 2–3 juta, wartawan dapat mengakses rumah subsidi dengan perkiraan cicilan hanya sekitar Rp1.080.000 per bulan.
Sebagai tindak lanjut, PWI Pusat akan menggelar sosialisasi nasional bersama Kementerian PKP, BP Tapera, developer, dan agen properti pada Selasa, 9 Desember 2025, dari kantor PWI Pusat.
Program penyediaan 5.000 rumah untuk wartawan ini sekaligus menjadi bagian dari kontribusi Kementerian PKP dalam menyukseskan Program Tiga Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.
