TERBITJABAR.COM | INDRAMAYU – Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indramayu kini menjadi sorotan dan berada di bawah pengawasan ketat publik.
Hal ini menyusul keputusan kontroversial instansi tersebut yang melepaskan sebuah mobil boks bermuatan ribuan botol minuman keras (miras) yang terjadi kecelakaan di Pantura Losarang Indramayu, sebelumnya telah diamankan.
Keputusan pelepasan kendaraan tersebut dilaporkan atas instruksi langsung Kepala Satpol PP Indramayu. Alasan yang dikemukakan adalah persoalan administratif, yakni ketiadaan surat perintah resmi saat penindakan dilakukan.
Reaksi Keras Komisi I DPRD
Langkah tersebut memicu reaksi keras dari jajaran legislatif. Dalam rapat kerja yang digelar pada Sabtu (14/3/2026), Komisi I DPRD Indramayu memanggil Kepala Satpol PP beserta jajarannya untuk memberikan klarifikasi mendalam terkait insiden pelepasan mobil boks tersebut.
Ketua Komisi I DPRD Indramayu, H. Endang Effendi, SE., MM., didampingi Wakil Ketua Komisi Hj. Lina Hilmia, SH., menyatakan kekecewaan mendalam atas lemahnya penegakan aturan di lapangan.
Endang menegaskan bahwa membiarkan barang bukti miras melenggang tanpa proses hukum yang jelas adalah sebuah preseden buruk bagi kinerja Satpol PP Indramayu.
“Ini bukan sekedar persoalan teknis, tetapi menyangkut kredibilitas lembaga. Publik berhak mendapatkan penjelasan yang transparan,” tegas Endang di hadapan peserta rapat.
Sorotan pada Kredibilitas Penegakan Perda.
Lebih lanjut, Endang menilai bahwa sikap tidak tegas dari pimpinan Satpol PP dapat merusak citra penegakan peraturan daerah (Perda) di mata masyarakat.
Menurutnya, tindakan tersebut secara langsung mencoreng wibawa institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga ketertiban umum.
Hingga saat ini, masyarakat masih menunggu langkah konkret dan evaluasi internal dari Pemerintah Kabupaten Indramayu guna memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali, demi menjaga integritas penegakan hukum di wilayah Kabupaten Indramayu.**
