Nasional

Lucky Hakim Buka Suara soal Jabatan Istri Syaefudin di DPRD dan TP PKK Usai Kasus Korupsi Rp18,7 Miliar

Lucky Hakim Saat Hadir pada kegiatan selendang puan di universitas Wiralodra (Foto: Boni).

Lucky Hakim Buka Suara soal Jabatan Istri Syaefudin di DPRD dan TP PKK Usai Kasus Korupsi Rp18,7 Miliar
Lucky Hakim Buka Suara soal Jabatan Istri Syaefudin di DPRD dan TP PKK Usai Kasus Korupsi Rp18,7 Miliar

TERBITJABAR.COM | INDRAMAYU – Bupati Indramayu Lucky Hakim akhirnya angkat bicara merespons kritik dan sorotan publik terkait rangkap jabatan yang diemban istri Wakil Bupati Syaefudin, yakni sebagai anggota DPRD sekaligus Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK).

Perhatian publik menguat menyusul penetapan status tersangka dan penahanan Syaefudin dalam perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan serta transportasi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Indramayu yang ditaksir merugikan negara Rp18,7 miliar.

​Terkait kedudukan istri Syaefudin di lembaga legislatif, Lucky memastikan dirinya tidak punya ruang untuk ikut campur. Menurut dia, urusan pergantian antarwaktu (PAW) maupun pemberhentian anggota dewan sepenuhnya berada di tangan partai politik pengusung serta instansi berwenang sesuai aturan.

“Terkait istri beliau yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR ya itu bukan kewenangan Bupati, itu kewenangan partai, jadi saya tidak boleh intervensi,” kata Lucky, Jumat (20/11/2026).

Berbeda dengan kursi legislatif, untuk posisi di TP PKK serta peran lain yang melekat karena status pendamping wakil bupati, Lucky optimistis yang bersangkutan bakal melepaskan jabatannya apabila Syaefudin tidak lagi menjabat.

Ia menilai langkah mundur tersebut merupakan pola yang wajar terjadi di berbagai daerah ketika kepala daerah atau wakil kepala daerah lengser.

“Saya yakin beliau akan mengundurkan diri di saat suaminya sudah berhenti menjadi wakil bupati. Itu di mana-mana juga seperti itu,” ujarnya.

Di tengah bergulirnya proses hukum, Lucky mengimbau warga Indramayu agar tetap tenang dan menjaga stabilitas keamanan daerah.

Ia juga menjelaskan bahwa mekanisme pemberhentian Syaefudin dari jabatan wakil bupati harus berjalan sesuai regulasi dan menjadi ranah pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sebagai informasi, perkara yang menyeret Syaefudin menyangkut dugaan penyimpangan anggaran tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Indramayu periode Tahun Anggaran 2022–2025.

Dalam penyidikan kasus dengan estimasi kerugian negara Rp18,7 miliar ini, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat telah menahan dua dari tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka.**

Redaksi

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *