TERBITJABAR.COM | JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang (UU). Pengesahan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026).
Pengambilan keputusan tingkat II ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Sebelum palu pengesahan diketuk, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, terlebih dahulu menyampaikan laporan hasil pembahasan tingkat pertama beserta pokok-pokok materi yang telah disepakati.
Usai mendengarkan laporan tersebut, Puan Maharani langsung meminta persetujuan dari seluruh anggota dewan yang hadir mengenai pengesahan regulasi tersebut.
“Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi. Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya?” tanya Puan di ruang sidang paripurna.
Pertanyaan tersebut langsung dijawab serentak dengan kata “Setuju” oleh para anggota rapat paripurna yang hadir.
“Alhamdulillah,” ujar Puan sembari mengetuk palu sidang sebagai tanda sahnya pengambilan keputusan.
Dengan ketokan palu tersebut, RUU Perampasan Aset kini resmi memiliki kekuatan hukum tetap sebagai undang-undang.***
Redaksi






