TERBITJABAR.COM | JAKARTA — Aliansi Warga Nahdliyin yang tergabung dalam Komisi Pemberantasan Korupsi Nahdlatul Ulama (KPK NU) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK RI, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat (25/9/2026).
Aksi yang diikuti oleh sekitar 200 massa ini digelar sebagai bentuk respons tegas atas dugaan kuat praktik politik uang dan pelanggaran moral yang dinilai mencederai keabsahan proses Muktamar NU Ke-35 di Tambakberas, Jombang.
Dalam orasinya, massa menyoroti dugaan transaksi pengkondisian suara dan penyerahan uang tunai yang dinilai telah merusak marwah organisasi serta mengkhianati kepercayaan umat.
Koordinator Aksi, Muhamad Sholihin, menyatakan bahwa aksi ini merupakan panggilan moral agar lembaga penegak hukum tidak tinggal diam terhadap dugaan praktik lancung dalam tubuh organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.
Meminta aparat penegak hukum dan KPK RI untuk segera menangkap serta mengadili pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pembagian uang pada Muktamar NU, termasuk dugaan keterlibatan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Batalkan Keputusan AHWA:
Menuntut pembatalan keputusan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) yang menetapkan Rois Aam KH. Miftachul Akhyar karena dinilai cacat moral dan batal demi hukum.
Gelar Rapat Ulang AHWA:
Mendesak pelaksanaan rapat ulang AHWA secara transparan dan berintegritas di Rumah Pusaka Mbah Wahab Chasbullah, Tambakberas, Jombang.
Desak Pengunduran Diri:
Menyerukan kepada jajaran pengurus yang terbukti terlibat untuk segera mundur demi menjaga kehormatan dan martabat NU.
Sikap Tegas Presiden:
Meminta Presiden RI untuk bersikap tegas dalam memberantas segala bentuk korupsi dan politik uang yang merusak tatanan kebangsaan serta keagamaan.
Aksi ini berpusat dari titik kumpul massa, dengan Sekretariat KPK NU yang beralamat di Graha KPK NU Lantai 2, BTN Lama, Jl. Anggar No. 4, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.**
Reporter:Taufik
