TERBITJABAR.COM | INDRAMAYU — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengeluarkan penegasan keras kepada seluruh pemerintah desa untuk menghentikan praktik peredaran obat-obatan terlarang di wilayahnya.
Ia Menegaskan, agar perangkat desa, melalui penguatan peran RT dan RW, menjadi pelopor dalam membersihkan lingkungan dari peredaran barang haram tersebut.
Dalam arahannya, Kang Dedi Mulyadi memberikan sanksi tegas berupa penghentian penyaluran bantuan ke wilayah desa yang masih kedapatan atau membiarkan adanya praktik peredaran obat-obatan terlarang.
Kebijakan ini diterapkan demi memastikan komitmen pemerintah desa dalam melindungi masyarakat dari ancaman bahaya narkoba dan obat keras ilegal.
“Pemerintah desa tidak akan disalurkan bantuan lagi di wilayahnya apabila masih ditemukan praktik peredaran obat-obatan terlarang,” tegas Dedi Mulyadi.
Guna memaksimalkan pengawasan, Dedi meminta agar pemerintah desa mengoptimalkan peran RT dan RW sebagai garda terdepan di tingkat akar rumput.
Perangkat tingkat bawah ini diinstruksikan untuk aktif memantau situasi dan langsung bergerak memutus mata rantai peredaran obat-obatan terlarang jika ditemukan di lingkungan mereka.
Langkah tegas ini diharapkan mampu menciptakan efek jera sekaligus menjadikan desa-desa di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Indramayu, steril dari ancaman peredaran obat-obatan terlarang yang merusak masa depan generasi muda.**
