TERBITJABAR.COM | INDRAMAYU – Sinergitas antara Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu dengan insan pers tampaknya sedang berada di titik nadir.
Diduga kuat akibat sentimen dan konflik internal, pihak PDAM nekat memutus aliran air bersih secara sepihak di Gedung Balai Wartawan Indramayu. Ironisnya, pencopotan water meter tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi layaknya aksi pencurian yang rapi.
Peristiwa ini disadari pertama kali pada Selasa siang, saat sejumlah jurnalis yang hendak menunaikan ibadah shalat zuhur mendapati keran air mati total.
Mereka terpaksa menggunakan sisa-sisa air di bak mandi yang tersisa. Padahal, sehari sebelumnya, aliran air bersih masih berfungsi normal untuk menunjang aktivitas para kuli tinta dari berbagai organisasi kewartawanan tersebut.
“Paling di sini airnya hanya digunakan untuk wudhu dan keperluan warung milik anggota wartawan juga,” ujar Abdul Gani, salah satu wartawan senior yang biasa beraktivitas di lokasi.
Anehnya, saat dilakukan pengecekan ke lokasi meteran, alat pengukur volume air (water meter) yang telah terpasang sejak tahun 1987 itu sudah raib. Teknik pencopotannya pun terbilang sangat rapi.
Kondisi ini memicu kecurigaan bahwa pelaku eksekusi adalah orang yang ahli di bidangnya, mirip dengan modus hilangnya water meter warga yang sempat viral beberapa bulan lalu.
“Mencopotnya sangat rapi dan hampir mirip dengan hilangnya water meter di beberapa wilayah kecamatan di Indramayu. Nanti kita sama-sama buka rekaman CCTV,” tegas sejumlah wartawan dengan nada geram.
Langkah sepihak Perumdam Tirta Darma Ayu ini dinilai banyak pihak sebagai tindakan kekanak-kanakan yang mencederai sejarah panjang hubungan kemitraan.
Kebijakan pembebasan tagihan air bersih untuk Gedung Balai Wartawan sebenarnya sudah berjalan selama 37 tahun, tepatnya sejak masa pemerintahan Bupati Indramayu H. Jahari pada tahun 1987.
Fasilitas gratis ini diberikan Pemkab Indramayu melalui PDAM sebagai bentuk konkret sinergitas antarlembaga, dan kebijakan tersebut terus dihormati serta dilanjutkan oleh para bupati penerusnya, termasuk Bupati Nina Agustina.
Ketua PWI Indramayu, Dedy S Musashi, bersama Ketua PWRI Kabupaten Indramayu, Sonny, menyayangkan sikap manajemen PDAM saat ini yang seolah amnesia terhadap sejarah.
“Sejak Humas PDAM dijabat oleh Sutoni, kami selalu jelaskan bahwa sejak masanya Pak Jahari jadi bupati hingga Ibu Nina Agustina, tidak pernah ada tagihan dari PDAM. Ini merupakan bentuk sinergitas yang dirawat dari generasi ke generasi,” tegas Dedy dan Sonny.
Giat Jum’at Bersih, Pemdes Panyingkiran Lor Bersihkan Jalan Protokol Desa
Sony menambahkan, para Direktur Utama PDAM terdahulu sangat menghormati peran pers sebagai pilar keempat demokrasi. “Sejak jamannya Pak Dedi, Pak Suyanto, Pak Tatang, sampai Pakde Air, tidak pernah ada tagihan masuk karena mereka paham betul esensi sinergitas dengan media,” sentil Sony.
Kabar yang beredar menyebutkan bahwa aksi penagihan hingga berujung pemutusan ini merupakan instruksi langsung dari top manajemen.
Humas PDAM, Sutoni, sempat melontarkan bahwa dirinya hanya menjalankan perintah dari Direktur Utama Perumdam Tirta Darma Ayu Indramayu, Ady Setiawan (atau Nurpan, sesuai data internal), terkait tagihan tersebut, Sebelum pemutusan ini terjadi, pihak PDAM Unit Pelayanan Sindang juga sempat mencoba melakukan penagihan.
Namun, setelah diberikan penjelasan mengenai duduk perkara dan sejarah panjang regulasi lokal tersebut, mereka mengurungkan niatnya karena memahami situasi.
Sikap Direksi Perumdam Tirta Darma Ayu yang memilih jalan konfrontatif dengan mencopot water meter secara diam-diam ini dinilai sebagai bentuk arogansi kekuasaan yang anti-kritik.
Alih-alih menyelesaikan konflik melalui ruang dialog yang sehat, BUMD milik Pemkab Indramayu ini justru memilih cara-cara yang dipandang tidak elok dan mencederai kemerdekaan pers di Kota Mangga.***
