TERBITJABAR.COM | BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat kebijakan signifikan tahun ini dengan mengambil alih penuh pelaksanaan pembangunan jalan desa yang selama ini dibiayai melalui bantuan keuangan infrastruktur untuk desa.
Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan mengalihkan fokus Pemerintah Desa ke sektor kesehatan masyarakat.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa keputusan ini didasari oleh masalah kualitas infrastruktur jalan desa yang selama ini dibangun.
“Bantuan keuangan infrastruktur untuk desa, nanti pembangunan jalannya diambil alih oleh provinsi. Semuanya,” ujar Gubernur Dedi Mulyadi, seperti dikutip dari salah satu video yang beredar di media sosial, Pada Hari Kamis (20/11/2025).
Pengambilalihan ini dilakukan karena Gubernur menilai kualitas jalan yang dibangun selama ini tidak memenuhi standar yang diharapkan, menyebabkan kerusakan berulang dalam waktu singkat.
“Sehingga (terjadi), bangun tahun ini (kemudian) tahun depan rusak lagi. Bangun tahun ini, tahun depan rusak lagi. Saya gak mau begitu,” tegasnya.
Untuk menjamin kualitas dan ketahanan, seluruh pembangunan jalan desa selanjutnya akan langsung ditangani oleh provinsi.
“Nanti mau dibangunnya langsung diambil alih provinsi agar kualitasnya baik, jalan beton semuanya dan betonnya pabrikan,” tambah Dedi.
Pemerintah Desa Fokus ke Kesehatan
Dengan dialihkannya urusan infrastruktur jalan ke Pemprov, Gubernur Dedi Mulyadi berharap Pemerintah Desa dapat lebih fokus pada penanganan masalah kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Isu-isu seperti stunting, TBC, paru-paru, dan lepra di desa akan menjadi prioritas utama.
Mekanismenya akan dimulai dengan pendataan menyeluruh mengenai kasus kesehatan tersebut.
“Caranya bagaimana? Setelah pendataan selesai (pendataan kesehatan, red) maka kita nanti akan menghitung biaya recovery-nya selama setahun,” jelas Dedi.
Setelah data dan biaya pemulihan (recovery) dihitung, Pemprov Jabar akan langsung menanggung seluruh pembiayaannya hingga tuntas.
“Stunting berapa sih dalam setahun, lepra berapa dalam setahun, kemudian TBC berapa dalam setahun dan itu akan langsung kami biayai sampai selesai,” paparnya.
Proses pendataan kesehatan di tingkat desa ini, kata Gubernur, akan dijalankan dengan melibatkan dan memberdayakan kader PKK.**
