TERBITJABAR.COM | TEHERAN – Majelis Pakar Iran secara resmi mengumumkan penunjukan Ayatollah Seyed Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi Iran ketiga.
Penunjukan ini dilakukan menyusul kemartiran Ali Khamenei, yang telah memimpin Republik Islam tersebut selama 37 tahun sejak wafatnya Imam Khomeini pada tahun 1989.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Ahad (8/3/2026) malam melalui kantor berita Tasnim, Majelis Pakar menegaskan bahwa proses pemilihan dilakukan dengan segera untuk memenuhi tugas konstitusional.
Langkah cepat ini diambil guna menjaga stabilitas negara meski Iran saat ini berada dalam kondisi perang dan menghadapi ancaman langsung dari musuh.
Profil dan Rekam Jejak Mojtaba Khamenei
Mojtaba Khamenei, putra kedua dari mendiang Ali Khamenei, lahir di Mashhad pada 8 September 1969. Melansir data dari Britannica, ia memiliki latar belakang pendidikan agama dan militer yang kuat.
Pendidikan, ia Belajar di bawah bimbingan ulama besar di pesantren Qom hingga akhirnya menjadi pengajar kursus tingkat lanjut (Kharaj) sebuah tingkatan yang biasanya hanya diperuntukkan bagi ulama Syiah paling terkemuka.
Karier Militer, Bergabung dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) pada tahun 1987 dan bertugas di akhir Perang Iran-Irak (1980–1988).
Pengaruh Politik: Di awal abad ke-21, ia dikenal memiliki koneksi luas, baik di lingkungan internal IRGC maupun di kalangan ulama senior Iran.
“Pria berusia 56 tahun itu kini memikul tugas berat memimpin Republik Islam melewati krisis terbesar dalam 47 tahun sejarahnya,” tulis laporan Al Jazeera.
Eskalasi Ketegangan Global
Penunjukan ini terjadi di tengah atmosfer geopolitik yang sangat panas. Militer Israel sebelumnya telah mengeluarkan ancaman akan menargetkan siapa pun yang menjadi suksesor Khamenei.
Sementara itu, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memberikan pernyataan keras terkait suksesi kepemimpinan di Teheran.
“Dia harus mendapatkan persetujuan dari kami. Jika tidak, dia tidak akan bertahan lama,” ujar Trump dalam wawancaranya bersama ABC News.
Trump juga menambahkan bahwa konflik mungkin hanya akan berakhir setelah kekuatan militer dan kepemimpinan Iran dilumpuhkan sepenuhnya.
Merespons tekanan tersebut, para pejabat Iran dengan tegas menolak campur tangan pihak luar.
Mereka menegaskan, bahwa pemilihan pemimpin merupakan kedaulatan penuh negara dan hanya rakyat serta lembaga berwenang Iran yang berhak menentukan masa depan mereka.
