TERBITJABAR.COM | INDRAMAYU – Rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DPRD) diwarnai aksi walk out dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Indramayu, Kamis (3/7/2025).
Aksi ini bukan yang pertama, melainkan lanjutan dari sikap serupa saat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) beberapa waktu lalu.
PERUBAHAN TARIF YANG TIDAK KONSISTEN
Ketua Fraksi PDI Perjuangan, H. Edi Fauzi, menyampaikan bahwa aksi walk out tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap perubahan substansi dalam draf akhir raperda, khususnya terkait tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Dalam pembahasan sebelumnya, telah disepakati tarif tunggal sebesar 0,45 persen, serta tarif khusus 0,1 persen untuk lahan pertanian dan peternakan. Namun, draf final yang diajukan dalam paripurna justru mencantumkan tarif 0,4 persen tanpa merujuk pada kesepakatan awal.
“Perubahan ini bukan sekadar teknis, tapi menyangkut substansi penting yang telah disepakati lintas fraksi. Ketika kesepakatan dilanggar, maka kepercayaan publik terhadap proses legislasi ikut dipertaruhkan,” ujar Edi usai paripurna.
KRITIK TERHADAP MEKANISME EXEKUTIF
Edi juga menyoroti, Rencana pengaturan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) melalui peraturan bupati (perbup), yang menurutnya mengabaikan peran legislatif. “DPRD tidak memiliki kewenangan dalam materi perbup. Ini sepenuhnya menjadi domain eksekutif, dan kami tidak bisa menerima jika substansi penting diserahkan begitu saja tanpa kontrol legislatif,” tegasnya.
GALI POTENSI,BUKAN MENAIKAN PAJAK
Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa menaikkan pajak bukanlah satu-satunya jalan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Edi menekankan pentingnya kreativitas dan optimalisasi potensi daerah yang belum tergarap maksimal.
“Masih banyak potensi ekonomi di Indramayu yang bisa digali. Pemerintah daerah seharusnya lebih inovatif, bukan justru membebani masyarakat dengan kebijakan fiskal yang tidak sensitif,” katanya.
KOMITMEN MORAL DAN PEDULI MASYARAKAT
Meski menolak pengesahan raperda, Fraksi PDI Perjuangan tetap menyatakan dukungan terhadap upaya peningkatan PAD selama tidak dilakukan dengan cara yang memberatkan rakyat kecil. Aksi walk out ini, menurut Edi, adalah bentuk protes sekaligus komitmen moral untuk berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kami mohon maaf kepada rakyat Indramayu karena belum mampu mencegah kenaikan pajak ini. Suara kami memang kalah, tapi kami tetap konsisten berada di barisan rakyat untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan,” tutupnya.
Langkah walk out ini mencerminkan dinamika politik Kabupaten Indramayu yang sarat dengan tarik-ulur kepentingan antara eksekutif dan legislatif.
Tentunya, Evaluasi terhadap proses legislasi dan transparansi kebijakan fiskal menjadi penting agar kebijakan publik tidak kehilangan legitimasi sosialnya.
